 |
| Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Sukabumi, Leni Liawati. Foto: Ist |
SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menyoroti sejumlah persoalan strategis yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan tahun 2027, khususnya terkait jaminan kesehatan masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Leni Liawati, S.Si, usai mengikuti rapat gabungan pimpinan DPRD dan komisi bersama perangkat daerah terkait pembahasan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2027.
Dalam keterangannya, Leni menegaskan bahwa jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin masih menjadi persoalan utama yang harus segera dicarikan solusi. Menurutnya, belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC) menyebabkan masyarakat yang sakit tidak dapat langsung mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan dan harus menunggu waktu tertentu.
“Jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin harus menjadi prioritas. Kondisi saat ini menyulitkan warga karena belum UHC, sehingga BPJS tidak bisa langsung aktif saat dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, meskipun terdapat skema bantuan melalui Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), pelaksanaannya masih terkendala aturan desil. Masyarakat yang masuk kategori desil 6 hingga 10 belum dapat menerima bantuan, sehingga berpotensi tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara optimal.
Selain sektor kesehatan, DPRD juga menyoroti persoalan infrastruktur, khususnya perbaikan jalan. Leni menyampaikan bahwa mayoritas aspirasi masyarakat yang diterima DPRD, baik melalui forum maupun saat reses, berkaitan dengan kondisi jalan di wilayah desa.
“Usulan perbaikan jalan hampir selalu menjadi aspirasi utama masyarakat. Ini perlu menjadi perhatian serius agar pemerintah memiliki kebijakan yang tepat dan merata,” ungkapnya.
DPRD mendorong adanya kebijakan baru yang memungkinkan bantuan pembangunan jalan lingkungan dapat diakses seluruh desa di Kabupaten Sukabumi, tidak terbatas pada wilayah atau kategori tertentu.
Terkait arah pembangunan Kabupaten Sukabumi tahun 2027 yang berfokus pada penguatan agroindustri dan pariwisata, DPRD berharap program tersebut dibarengi dengan penguatan sektor sosial. Leni menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Ketahanan Keluarga agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Di sektor ekonomi, DPRD juga meminta pemerataan bantuan peternakan dan sektor produktif lainnya agar tidak terbatas pada wilayah tertentu saja. Selain itu, DPRD mendorong evaluasi program prioritas, termasuk program beasiswa, khususnya beasiswa sarjana bagi keluarga petani dan buruh migran yang dinilai belum terealisasi secara optimal.
DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Muhammad Fikri Fauzi
Editor: Muhammad Iqbal Abdillah
Redaktur: RHF
Posting Komentar