 |
| KSP Turun ke Cisolok Sukabumi, Temuan Lapangan Jadi Bahan Koordinasi Pemerintah Pusat. (Sumber Foto: Muammar Khadafi). |
SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Bukan sekadar datang dan melihat. Kantor Staf Presiden
(KSP) RI turun langsung ke Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis
(24/9/2026), untuk membongkar kondisi nyata dampak bencana di lapangan.
Staf Ahli KSP RI AA Ade Kadarisman
menyambangi sejumlah titik terdampak, mulai dari fasilitas pendidikan, layanan
kesehatan hingga infrastruktur yang mengalami dampak bencana.
Sejumlah lokasi menjadi sasaran
verifikasi, yakni SDN 1 Cimaja, SDN Karangpapak, jembatan di Cikahuripan, serta
Puskesmas Pembantu (Pustu) di Desa Wanajaya dan Desa Sukarame.
Namun, perhatian tak berhenti pada
fasilitas publik.
Tim KSP juga meninjau kawasan
Cijambe yang mencatat 116 rumah terdampak akibat pergeseran tanah.
Kunjungan tersebut didampingi Camat
Cisolok Okih Pazri Assidiq, Kepala Bidang Perumahan dan Permukiman Disperkim
Kabupaten Sukabumi Rudi AB, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi Cecep Supriadi, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD
Kabupaten Sukabumi Dedi Hidayat, serta unsur terkait lainnya.
BUKAN
SEKADAR CEK LOKASI
Ade mengatakan, kedatangan KSP
merupakan tindak lanjut pertemuan Bupati Sukabumi H. Asep Japar dengan Kepala
Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.
Tim ditugaskan melihat kondisi
faktual di lapangan sekaligus memetakan persoalan yang membutuhkan penanganan
lebih lanjut.
“Tujuannya kita mendapatkan gambaran
secara faktual dan langsung tentang kondisi di lapangan terkait kebencanaan,
khususnya dampaknya terhadap aspek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,”
ujar Ade.
Artinya, setiap temuan di lapangan
tidak berhenti sebagai dokumentasi. Data tersebut akan dipetakan untuk
menentukan kebutuhan yang dapat menjadi perhatian pemerintah pusat.
DATA
LAPANGAN JADI KUNCI
Menurut Ade, kondisi di setiap
lokasi berbeda. Ada fasilitas pendidikan yang terdampak, layanan kesehatan yang
perlu diperhatikan, infrastruktur yang mengalami dampak, hingga persoalan
pergeseran tanah di kawasan permukiman.
Data hasil verifikasi inilah yang
menjadi kunci.
KSP akan melihat bagian mana yang
membutuhkan perhatian pemerintah pusat dan mana yang menjadi kewenangan
pemerintah provinsi maupun Kabupaten Sukabumi.
“Data-data ini menjadi sangat
penting bagi kami untuk melihat apa saja yang harus menjadi atensi pemerintah
pusat,” katanya.
Ia berharap kunjungan tersebut dapat
memperkuat koordinasi lintas sektor dan lintas kementerian maupun lembaga.
DIKAITKAN
DENGAN PROGRAM PRIORITAS PRABOWO
Verifikasi di Cisolok juga dikaitkan
dengan fungsi KSP dalam mengawal program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)
menjadi salah satu kerangka yang diperhatikan, termasuk revitalisasi sekolah,
Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, layanan
kesehatan, serta penguatan infrastruktur.
“KSP berkepentingan memastikan
program-program pemerintah berjalan dengan baik dan efektif, serta benar-benar
berdampak kepada masyarakat. Karena itu, koordinasi dan sinkronisasi menjadi
penting,” kata Ade.
DARI
CISOLOK, DATA DIBAWA KE PEMERINTAH PUSAT
Ade memastikan hasil verifikasi
lapangan selanjutnya akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga
terkait.
Pemetaan dilakukan untuk menentukan mana
yang menjadi kewenangan pusat, provinsi, maupun kabupaten, termasuk bentuk
intervensi dan dukungan yang memungkinkan sesuai kewenangan masing-masing.
“Dari verifikasi lapangan ini kita
akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga. Kita petakan mana
yang menjadi area pemerintah pusat, mana yang menjadi ranah provinsi, dan mana
yang menjadi kewenangan kabupaten,” tuturnya.
Sementara itu, Camat Cisolok Okih
Pazri Assidiq menyambut baik langkah KSP turun langsung ke wilayah terdampak.
Menurutnya, verifikasi lapangan
menjadi momentum penting untuk menyampaikan kondisi aktual sekaligus kebutuhan
masyarakat secara langsung kepada pemerintah pusat.
Dengan verifikasi tersebut,
penanganan dampak bencana di Cisolok diharapkan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Data lapangan menjadi pijakan untuk menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan
dukungan dan program pemerintah sesuai kewenangannya.
Reporter: Muhammad Fikri Fauzi
Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah