Smartnewsroom.com || Aksi damai ribuan guru honorer di depan Gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/1/25), sempat diwarnai ketegangan. Insiden terjadi ketika salah satu orator meneriakkan kritik keras kepada DPRD, menyebut mereka sebagai “Dewan Pengkhianat Rakyat”. Pernyataan ini sontak memicu reaksi dari salah satu anggota dewan, Faizal Akbar Awaludin dari Komisi IV.
Dari pantauan di lokasi, Faizal terlihat berdiri dan menunjuk ke arah orator yang saat itu berada di atas mobil komando. Respons tersebut memicu ketidakpuasan dari para peserta aksi, yang menganggap sikap Faizal sebagai bentuk intervensi terhadap kebebasan berpendapat.
Koordinator lapangan aksi, Deril Sukma, mengungkapkan bahwa ia merasa sikap Faizal seperti upaya membungkam aspirasi mereka.
“Ketika saya menyampaikan aspirasi, saya melihat ada anggota DPRD yang menunjuk-nunjuk saya sambil mengatakan, ‘Hati-hati dengan ucapannya!’. Saya kira ini tidak pantas dilakukan oleh seorang wakil rakyat,” ujar Deril.
Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk menyuarakan pendapat, termasuk kritik terhadap pemerintah. Namun, ia merasa pernyataannya malah ditanggapi secara emosional oleh anggota DPRD.
“Saya sempat ingin melaporkan kejadian ini, tapi untuk saat ini kami masih menunggu langkah selanjutnya. Kalau ada tindakan lebih lanjut yang kami rasa merugikan, kami akan mengambil langkah hukum,” tegasnya
Faizal Akbar Awaludin membenarkan bahwa dirinya merasa tergugah saat mendengar DPRD disebut sebagai pengkhianat rakyat.
“Sebagai anggota dewan, saya merasa lembaga ini dihina. Secara spontan, saya bereaksi karena saya ingin menjaga marwah DPRD,” jelasnya.
Namun, ia mengaku telah meminta maaf atas insiden tersebut. Menariknya, Faizal juga mengungkapkan bahwa ia pernah merasakan sendiri menjadi guru honorer pada 2010-2013, sehingga ia memahami perjuangan para tenaga pendidik.
“Saya dulu juga guru honorer, saya tahu rasanya berjuang menunggu kepastian status. Bahkan, keluarga saya pun banyak yang masih honorer hingga puluhan tahun,” ungkapnya.
Faizal menambahkan bahwa dua adiknya juga baru-baru ini mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), namun masih harus menunggu giliran karena ada senior yang lebih lama mengabdi.
“Kalau perjuangan ini berhasil dan 2.500 guru honorer bisa diangkat, saya sangat bersyukur karena itu juga bisa berdampak bagi keluarga saya sendiri,” pungkasnya.(smart)
