Camat Cisolok Dampingi Bupati Sukabumi Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Wakil Ketua DPR RI Ke Kampung Adat Ciptamulya

 

Camat Cisolok Dampingi Bupati Sukabumi Dalam Kunjungan Kerja Spesifik Wakil Ketua DPR RI Ke Kampung Adat Ciptamulya. Foto: Fikri Fauzi

SMartnewsroom.com, CISОLOK — Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq turut mendampingi Bupati Sukabumi H. Asep Japar dalam kunjungan kerja spesifik Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa ke lokasi terdampak kebakaran di Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Senin (10/8/2026).

 

Dalam kunjungan tersebut, Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq mendampingi Bupati Sukabumi bersama Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa untuk meninjau secara langsung kondisi masyarakat yang terdampak musibah kebakaran.

 

Kunjungan ini dilakukan untuk melihat perkembangan penanganan warga sekaligus memastikan proses pemulihan pascakebakaran berjalan dengan baik. Kebakaran yang melanda kawasan Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya tersebut mengakibatkan puluhan rumah terdampak dan menyebabkan sebagian warga harus tinggal sementara di tempat pengungsian, rumah kerabat, maupun rumah warga lainnya.

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Cisolok, BPBD Jawa Barat, serta sejumlah instansi terkait.

 

Dalam peninjauan di lokasi, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus menyampaikan dukungan terhadap upaya penanganan dan pemulihan warga terdampak.

 

Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa, penanganan pascakebakaran kini memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Salah satu kebutuhan yang menjadi perhatian utama adalah penyediaan kembali tempat tinggal bagi masyarakat, termasuk kemungkinan relokasi karena kondisi lahan sebelumnya dinilai tidak memungkinkan untuk pembangunan kembali.

 

“Penanganan korban tidak berhenti pada bantuan tanggap darurat, tetapi harus dilanjutkan hingga masyarakat dapat kembali memiliki tempat tinggal yang layak dan menjalani kehidupan secara normal,” ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa.

 

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa mengatakan sekitar 51 keluarga yang terdampak akibat musibah kebakaran tersebut. Penanganannya membutuhkan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta pemerintah pusat.

 

“Selain itu, Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya memiliki nilai budaya dan sejarah yang harus tetap dijaga. Karena itu, proses pemulihan dan pembangunan kembali perlu memperhatikan karakteristik serta kelestarian adat masyarakat setempat,” ujar Wakil Ketua DPR RI Saan Mustofa.

 

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar menyampaikan apresiasi atas perhatian dan kepedulian DPR RI terhadap masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya warga Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya yang tengah menghadapi masa pemulihan pascakebakaran.

 

Bupati Sukabumi H. Asep Japar menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi akan terus mengawal proses penanganan warga terdampak hingga tahap pemulihan.

 

Senada dengan hal tersebut, Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berbagai unsur terkait dalam mendukung penanganan masyarakat terdampak.

 

“Kehadiran pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman sekaligus memastikan kebutuhan warga terdampak terus mendapat perhatian,” ujar Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq.

 

Camat Cisolok Okih Pazri Assidiq berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, serta seluruh unsur terkait dapat mempercepat proses pemulihan masyarakat Kampung Adat Kasepuhan Ciptamulya.

 

“Semoga seluruh dukungan dan perhatian dari berbagai pihak dapat membantu masyarakat terdampak untuk segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan dengan baik,” demikian disampaikan dalam kegiatan tersebut.

 

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Editor: Mia

Redaktur: RHF

Rapat Paripurna DPRD Sukabumi, Perubahan KUA-PPAS 2026 Disepakati dan Raperda Disabilitas Disetujui

 

DPRD Kabupaten Sukabumi Menggelar Rapat Paripurna. Foto: Muhammad Fikri Fauzi

SMartnewsroom.com, Palabuhanratu – DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat paripurna dengan sejumlah agenda strategis, mulai dari pembahasan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 hingga persetujuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Rapat berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (6/8/2026).

 

Rapat diawali dengan penyampaian laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Sukabumi terkait hasil pembahasan Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

 

Laporan tersebut disampaikan Hendra Purnama, S.Si. Selanjutnya, keputusan DPRD atas raperda tersebut dituangkan dalam berita acara yang dibacakan oleh H. Wawan Godawan Saputra.

 

Agenda kemudian dilanjutkan dengan penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD mengenai hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

 

Laporan tersebut disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sukabumi, H. Usep. Pembahasan dilakukan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada 4–5 Agustus 2026 dan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.

 

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Sukabumi H. Asep Japar juga menyampaikan nota pengantar Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Pesona Pariwisata.

Bupati mengatakan, penambahan modal tersebut diperlukan untuk memperkuat pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, langkah tersebut diharapkan mampu menarik investasi, membuka lapangan kerja, sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Penambahan modal ini diharapkan dapat memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata, menarik investasi, membuka lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan PAD,” kata H. Asep Japar.

 

Pada kesempatan tersebut, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Sukabumi atas tercapainya kesepakatan terkait Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

 

Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi faktor penting agar perubahan APBD dapat disusun secara tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

 

“Sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sangat penting agar perubahan APBD dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah,” ujarnya.

 

Sementara itu, terkait persetujuan Raperda tentang Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Bupati menyambut baik regulasi tersebut.

 

Menurutnya, regulasi ini akan menjadi salah satu landasan hukum dalam mewujudkan Kabupaten Sukabumi yang lebih inklusif dan ramah terhadap penyandang disabilitas.

 

Keberadaan perda tersebut diharapkan dapat memperkuat jaminan kesetaraan hak, akses pelayanan publik, serta pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan.

 

Rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Sukabumi dan DPRD Kabupaten Sukabumi atas Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2026.

 

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2026.

 

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Editor: Muhammad Iqbal Abdillah

Redaktur: RHF