 |
| Demi Keamanan Penerima Manfaat, Camat Cisolok Tekankan Standar Dapur MBG. (Sumber Foto: Muhammad Fikri Fauzi). |
SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, menjadi perhatian pemerintah setempat. Kali ini, sorotan tertuju pada kelengkapan legalitas bangunan dan pemenuhan standar kelayakan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Camat Cisolok, Okih Pazri Assidiq, menegaskan bahwa setiap pengelola dan mitra SPPG perlu memastikan fasilitas yang digunakan untuk mengolah makanan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), termasuk kesesuaian fungsi bangunan dengan aktivitas operasional dapur MBG.
Menurut Okih, kelengkapan legalitas tidak boleh dianggap sebagai formalitas belaka. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan fasilitas pengolahan makanan memenuhi standar kelayakan dan mendukung keamanan pangan bagi para penerima manfaat.
“PBG bukan sekadar kelengkapan administrasi. Legalitas dan kelayakan bangunan menjadi bagian penting untuk memastikan dapur SPPG dapat digunakan sesuai fungsi dan memenuhi ketentuan yang berlaku,” ujar Okih, Sabtu (16/10/2026).
Ia menambahkan, pemenuhan persyaratan dapur SPPG harus mencakup berbagai aspek. Mulai dari kondisi bangunan, higiene dan sanitasi, keamanan pangan, hingga penerapan standar operasional dalam proses pengolahan makanan.
Okih meminta pengelola SPPG yang masih memiliki kekurangan agar segera melakukan pembenahan dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan. Langkah tersebut perlu disertai jadwal penyelesaian yang terukur agar proses pemenuhan persyaratan dapat dipantau secara berkala.
“Kami mendorong pengelola dan mitra SPPG segera menyelesaikan kewajibannya. Jangan sampai persoalan administrasi dan teknis dibiarkan karena program ini menyangkut makanan yang dikonsumsi masyarakat,” tegasnya.
Pengawasan SPPG Bakal Melibatkan Lintas Sektor
Sebagai langkah penguatan pengawasan, Pemerintah Kecamatan Cisolok mendorong pendataan menyeluruh terhadap dapur SPPG yang beroperasi di wilayahnya.
Pendataan tersebut mencakup status legalitas bangunan, pemenuhan PBG, Sertifikat Laik Fungsi (SLF) apabila dipersyaratkan, kondisi fasilitas, standar higiene dan sanitasi, serta kelengkapan operasional.
Hasil pendataan diharapkan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah pembinaan dan pengawasan yang tepat. Pelaksanaannya juga perlu melibatkan pemerintah desa, Puskesmas, Forkopimcam, serta perangkat daerah terkait sesuai tugas dan kewenangannya.
Okih menegaskan, pendekatan pembinaan tetap menjadi prioritas agar pengelola dapat memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Namun, kepatuhan terhadap ketentuan tetap harus menjadi perhatian serius.
“Prinsipnya kami mengedepankan pembinaan dan perbaikan. Namun, jika sudah diberikan kesempatan untuk memenuhi ketentuan tetapi tetap tidak dilaksanakan, tentu perlu ada tindak lanjut sesuai kewenangan dan aturan yang berlaku,” katanya.
Ia berharap seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan MBG memiliki komitmen yang sama untuk menjaga kualitas layanan. Sebab, keberhasilan program tidak hanya diukur dari tersalurkannya makanan kepada penerima manfaat, tetapi juga dari terpenuhinya standar keamanan dan kelayakan dalam setiap proses penyelenggaraannya.
Pemerintah Kecamatan Cisolok pun akan terus mendorong koordinasi lintas sektor agar pelaksanaan program MBG berjalan tertib dan sesuai regulasi.
“Kami ingin program MBG berjalan berkelanjutan, tetapi pelaksanaannya harus aman, layak, tertib, dan sesuai aturan. Kepentingan utama tetap keselamatan dan kesehatan penerima manfaat,” pungkas Okih.
Dengan pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan, pengelolaan dapur SPPG di Kecamatan Cisolok diharapkan semakin tertib, memenuhi standar yang dipersyaratkan, serta mampu mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara aman dan berkesinambungan.
Reporter: Muhammad Fikri Fauzi
Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar