Smartnewsroom.com | SUKABUMI - Pesan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai ancaman hibrida, disrupsi teknologi, hingga potensi bencana menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita. Menurutnya, dinamika ancaman saat ini menuntut penguatan ketahanan daerah yang tidak hanya bertumpu pada aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, serta kesiapsiagaan menghadapi bencana.
Hamzah menilai, persoalan tersebut relevan dengan kondisi Kabupaten Sukabumi yang memiliki wilayah geografis luas dan beragam tantangan pembangunan, termasuk risiko kebencanaan.
“Pesan Panglima TNI ini sangat relevan dengan kondisi daerah. Ancaman hari ini tidak selalu datang dalam bentuk konflik bersenjata. Ada ancaman bencana, gangguan infrastruktur, persoalan lingkungan, disrupsi teknologi, sampai ancaman di ruang informasi,” ujar Hamzah, Senin (5/10/2026).
Ia menegaskan, ketahanan nasional harus dibangun mulai dari tingkat daerah. Pasalnya, kerusakan lingkungan, tata ruang yang tidak terkendali, infrastruktur yang tidak memadai, hingga terganggunya komunikasi publik dapat berdampak langsung terhadap keselamatan dan kehidupan masyarakat.
“Ketahanan itu harus dibangun dari bawah. Daerah harus punya infrastruktur yang kuat, tata ruang yang tertib, sumber daya air yang terkelola, lingkungan yang terjaga, serta sistem komunikasi yang mampu mendukung masyarakat dan pemerintah ketika menghadapi situasi darurat,” tegasnya.
Pesan tersebut sejalan dengan amanat Panglima TNI dalam peringatan HUT ke-81 TNI yang menyoroti semakin kompleksnya lingkungan strategis akibat dinamika geopolitik, perkembangan teknologi, dan ancaman hibrida. Dalam konteks tersebut, TNI juga didorong untuk memperkuat budaya PRIMA, yakni profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
Bagi Hamzah, nilai-nilai PRIMA tersebut juga dapat menjadi prinsip dalam membangun kolaborasi dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tingkat daerah.
Terlebih, Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi membidangi berbagai sektor yang berkaitan langsung dengan ketahanan wilayah. Cakupannya meliputi perhubungan, komunikasi dan persandian, tata ruang, pekerjaan umum, sumber daya air, perumahan dan kebersihan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertambangan dan energi, lingkungan hidup, pemadam kebakaran, hingga kehutanan, khususnya hutan konservasi.
Menurutnya, berbagai sektor tersebut memiliki keterkaitan erat sehingga membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan yang terintegrasi.
“Ini bukan sektor yang berdiri sendiri. Jalan berkaitan dengan mobilitas, tata ruang berkaitan dengan keselamatan, sumber daya air berkaitan dengan ketahanan pangan dan bencana, lingkungan berkaitan dengan keberlanjutan, sementara komunikasi dan teknologi berkaitan dengan bagaimana pemerintah merespons perubahan zaman,” jelasnya.
Hamzah menilai, Kabupaten Sukabumi membutuhkan pola kerja yang semakin terintegrasi antara pemerintah daerah, DPRD, TNI, Polri, BPBD, pemadam kebakaran, dan seluruh unsur masyarakat.
Baginya, sinergi bukan sekadar jargon pembangunan, melainkan kebutuhan nyata untuk menghadapi persoalan daerah yang semakin kompleks. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar kebijakan yang dirancang dapat berjalan efektif, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau kita berbicara tentang ketahanan daerah, tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri. TNI tidak bisa sendiri, Polri tidak bisa sendiri, DPRD juga tidak bisa sendiri. Semua harus berada dalam satu orkestrasi kebijakan yang jelas dan terukur,” katanya.
Mitigasi Bencana Harus Dimulai Sebelum Terjadi
Selain menyoroti ancaman hibrida dan perkembangan teknologi, Hamzah turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana yang menjadi salah satu tantangan serius di Kabupaten Sukabumi, terutama ketika memasuki musim hujan.
Menurutnya, langkah mitigasi tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan perlu mengantisipasi potensi risiko sejak dini melalui perencanaan, penyediaan sarana pendukung, serta koordinasi yang matang.
“Jangan sampai kita baru bergerak ketika bencana sudah terjadi. Infrastruktur harus disiapkan, jalur evakuasi harus jelas, komunikasi harus berjalan, peralatan harus tersedia dan koordinasi antarinstansi harus sudah siap. Prinsipnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur harus ditempatkan dalam kerangka penguatan ketahanan wilayah. Pembangunan jalan, jembatan, drainase, irigasi, serta pengelolaan sumber daya air tidak semata-mata berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga harus memperhitungkan risiko bencana, keselamatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan.
“Setiap pembangunan harus punya perspektif ketahanan. Jangan hanya berpikir selesai dibangun, tetapi juga bagaimana infrastruktur itu mampu bertahan, berfungsi dengan baik, dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat dalam berbagai kondisi,” ujarnya.
Hamzah berharap, pesan Panglima TNI tersebut dapat menjadi pengingat bagi seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Sukabumi untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesiapsiagaan, serta memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek keselamatan dan keberlanjutan.
Menurutnya, ketahanan daerah bukan hanya diukur dari kuatnya infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam mengantisipasi risiko, merespons keadaan darurat, serta bangkit ketika menghadapi berbagai tantangan.
Dengan pendekatan yang terintegrasi, Hamzah menilai Kabupaten Sukabumi dapat terus memperkuat fondasi pembangunan sekaligus meningkatkan perlindungan terhadap masyarakat di tengah dinamika ancaman yang terus berkembang.
(Iqbal)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar