DPRD Sukabumi Mulai Revisi Perda Ketenagakerjaan, Libatkan Serikat Pekerja dan Pengusaha

 

Komisi IV DPRD Sukabumi Bahas Revisi Perda Ketenagakerjaan, Buka Ruang Partisipasi Publik. Foto: Ist

SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Rapat Kerja Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi yang membahas bahan masukan dan muatan materi perubahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan digelar di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Rabu (15/04/2025).

 

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi, Ferry Supriyadi, SH., MH., serta dihadiri anggota Komisi IV bersama sejumlah mitra kerja, di antaranya Disnakertrans, Badan Narkotika Nasional (BNN), tim P4GN, tim penyusun naskah akademis, serta berbagai organisasi pekerja dan pengusaha seperti SPSI, SPN, GSBI, OPSI, Sarbumusi, GARTEK, hingga APINDO.

 

Ferry Supriyadi menjelaskan, rapat ini merupakan tahapan awal dalam proses revisi Perda Nomor 8 Tahun 2023. Ia menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan untuk menyampaikan ide, gagasan, dan masukan dalam kurun waktu sekitar dua minggu ke depan.

 

Menurutnya, keterlibatan publik menjadi aspek penting dalam penyusunan regulasi agar produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dan dapat diimplementasikan secara efektif di Kabupaten Sukabumi. Revisi perda ini juga diharapkan selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah, sekaligus mampu menutup kekurangan regulasi yang dinilai belum cukup akomodatif.

 

“Harapan kami, aturan yang disusun ke depan mampu menciptakan hubungan industrial yang harmonis, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mengakomodasi seluruh kepentingan di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

 

Dalam forum tersebut, sejumlah perwakilan organisasi turut menyampaikan pandangan dan masukan. Dari unsur serikat pekerja, DPC KSPSI menyambut baik rencana revisi perda sebagai upaya menjaga kondusivitas daerah serta meningkatkan iklim investasi dan penyerapan tenaga kerja.

 

Sementara itu, perwakilan GARTEK menyoroti beberapa hal penting, seperti penyerapan tenaga kerja, pembinaan dan peningkatan keterampilan, serta masih adanya persoalan di lapangan, termasuk praktik pungutan liar dan perlunya penguatan tenaga kerja lokal.

 

Dari kalangan pengusaha, APINDO Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungannya terhadap rencana revisi, dengan catatan bahwa perubahan regulasi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak menambah beban operasional bagi pelaku usaha. Hal tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan investasi serta menarik minat investor ke daerah.

 

APINDO juga mendorong penguatan muatan lokal, khususnya dalam rekrutmen tenaga kerja non-skill dengan memprioritaskan masyarakat setempat tanpa persyaratan yang memberatkan. Selain itu, diperlukan pengawasan untuk mencegah praktik pungli dan gangguan keamanan dalam proses ketenagakerjaan.

 

Di sisi lain, organisasi pekerja seperti Sarbumusi, SPN, dan SPSI sektor perkebunan mengapresiasi langkah DPRD yang melibatkan berbagai pihak dalam proses revisi. Mereka menilai keterlibatan ini menjadi peluang penting untuk memastikan regulasi yang dihasilkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan dinamis.

 

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan seluruh stakeholder diminta untuk mengkaji secara mendalam substansi perubahan perda sebelum menyampaikan masukan resmi dalam waktu yang telah ditentukan. Hasil dari proses partisipatif ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Raperda yang lebih komprehensif.

 

Melalui revisi Perda Nomor 8 Tahun 2023 ini, diharapkan dapat terwujud regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan inklusif, mampu menjawab tantangan dunia kerja, sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja dan pertumbuhan investasi di Kabupaten Sukabumi.

 

Editor: Muhammad Fikri Fauzi

Redaktur: RHF

Bupati Sukabumi Dampingi Dudung Abdurachman Resmikan Huntap Korban Bencana di Cisolok

Asep Japar dan Dudung Resmikan Hunian Tetap untuk Warga Terdampak Banjir dan Longsor. Foto: Muhammad Fikri Fauzi

SMartnewsroom.com, SUKABUMI - Bupati Sukabumi H. Asep Japar bersama Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas mendampingi kunjungan kerja Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional Dudung Abdurachman dalam peresmian hunian tetap (huntap) adaptif bencana di Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (16/04/2026).

 

Kegiatan tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Forkopimda Kabupaten Sukabumi, Forkopimcam Cisolok, serta berbagai pihak terkait lainnya sebagai bentuk sinergi dalam penanganan pascabencana.

 

Dalam kesempatan itu, Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional H. Dudung Abdurachman mengungkapkan keprihatinannya atas bencana banjir dan longsor yang sempat melanda wilayah Cisolok. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, bencana tersebut menyebabkan kerusakan sejumlah rumah warga.

 

“Sekitar 10 rumah warga hanyut akibat banjir dan longsor. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa,” ujarnya.

 

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya turut berkontribusi dalam pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak, serta berkomitmen menambah 10 unit rumah lagi di Kampung Mubarakah, Desa Cikadu, Kecamatan Palabuhanratu.

 

Selain itu, H. Dudung Abdurachman memberikan motivasi kepada masyarakat agar tetap bangkit dan optimistis dalam menjalani kehidupan pascabencana. Ia berharap hunian yang telah dibangun dapat memberikan rasa aman sekaligus menjadi titik awal pemulihan kualitas hidup warga.

 

“Saya berharap hunian tetap yang dibangun dapat memberikan rasa aman dan menjadi awal pemulihan kualitas hidup masyarakat,” ucapnya.

 

Sementara itu, Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat hunian yang telah dibangun agar dapat digunakan dalam jangka panjang. Ia juga menekankan pentingnya meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana, khususnya di wilayah rawan seperti kawasan lereng.

 

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga berkomitmen untuk segera menindaklanjuti pembangunan infrastruktur pendukung di kawasan relokasi, seperti perbaikan akses jalan dan penyediaan sistem pipanisasi air bersih guna menunjang kenyamanan warga.

 

Di sisi lain, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sukabumi KH. Encep Hadiana mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam pembangunan hunian tersebut. Ia menyebut, pembangunan 10 unit rumah merupakan hasil kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, hingga unsur TNI dan legislatif.

 

“Bantuan ini berasal dari berbagai pihak, mulai dari Pak Dudung, Menteri Muhaimin, KSAD Jenderal Maruli, anggota DPR RI, hingga pemerintah daerah dan Forkopimda,” pungkasnya.

 

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Editor: Muhammad Iqbal Abdillah

Redaktur: RHF

 

Junajah Jajah Apresiasi Pergantian Camat, DPRD Kabupaten Sukabumi Dorong Pelayanan Publik Lebih Optimal

 

Junajah Jajah Hadiri Serah Terima Jabatan Camat Palabuhanratu. Foto: Muhammad Fikri Fauzi

SMartnewsroom.com, Palabuhanratu - Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan Junajah Jajah Nurdiansyah menyampaikan ucapan selamat kepada Sutopo atas amanah barunya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Camat Palabuhanratu.

 

Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya menghadiri kegiatan serah terima jabatan yang berlangsung di kawasan wisata Batu Bintang, Desa Jayanti, pada Jumat (10/04/2026).

 

Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan Junajah Jajah Nurdiansyah menyoroti bahwa posisi camat memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat kecamatan. Ia menekankan bahwa tanggung jawab tersebut menuntut kepemimpinan yang adaptif, responsif, serta mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

 

“Selamat menjalankan amanah kepada Bapak Sutopo sebagai Plt Camat Palabuhanratu. Semoga mampu menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan wilayah,” ujarnya.

 

Menurutnya, Palabuhanratu sebagai wilayah yang strategis dengan dinamika pembangunan yang cukup tinggi membutuhkan sosok pemimpin yang sigap dalam mengambil langkah serta mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di lapangan.

 

Tak hanya itu, Junajah juga memberikan apresiasi kepada pejabat sebelumnya, Deni Yudono, atas dedikasi dan pengabdian selama memimpin Kecamatan Palabuhanratu.

 

“Kami menyampaikan terima kasih atas pengabdian yang telah diberikan selama memimpin Kecamatan Palabuhanratu. Semoga sukses dalam menjalankan tugas baru sebagai Kasatpol PP Kabupaten Sukabumi,” tuturnya.

 

Ia berharap, momentum pergantian kepemimpinan ini dapat semakin memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus mendorong peningkatan kualitas pembangunan serta pelayanan publik yang lebih optimal di wilayah Palabuhanratu.

 

Reporter: Muhammad Fikri Fauzi

Editor: Muhammad Iqbal Abdillah

Redaktur: RHF