Smartnewsroom.com | SUKABUMI - Persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi salah satu keluhan utama masyarakat dalam kegiatan reses ketiga anggota DPRD Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hamzah Gurnita, di Desa Cisolok, Kecamatan Cisolok, Senin (26/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, puluhan warga dari Kecamatan Cisolok dan Cikakak menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi, mulai dari tunggakan dan denda BPJS Kesehatan hingga kesulitan memperoleh akses pelayanan medis ketika membutuhkan pengobatan.
Aspirasi tersebut menjadi perhatian Hamzah. Ia menilai, persoalan jaminan kesehatan perlu mendapat penanganan serius karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurut Hamzah, sejumlah warga mengeluhkan beban administrasi kepesertaan, termasuk denda dan tunggakan yang dinilai menyulitkan mereka ketika hendak mengakses layanan kesehatan. Kondisi ini, kata dia, perlu dievaluasi agar masyarakat tidak semakin terbebani saat membutuhkan pertolongan medis.
“Banyak masukan dan keluhan dari masyarakat, paling utama terkait kesehatan hari ini terkait BPJS. Saya berharap apa yang diinginkan masyarakat akan saya tampung dan saya bawa ke DPRD untuk disuarakan di sana. BPJS ini terlalu krusial. Banyak masalah yang hari ini harus dibenahi,” kata Hamzah.
Ia menegaskan, persoalan administrasi tidak boleh membuat masyarakat kehilangan kepastian dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Karena itu, diperlukan kejelasan mengenai mekanisme bantuan bagi warga kurang mampu, termasuk prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi kendala kepesertaan.
Hamzah juga mendorong Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk memastikan bahwa warga yang mengalami kesulitan ekonomi tetap memperoleh akses pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Ini uang rakyat, yang berobat juga rakyat,” tegasnya.
Selain persoalan tunggakan dan denda, Hamzah turut menyoroti kemampuan anggaran Pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam membiayai peserta BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Ia menyampaikan, berdasarkan perkiraan yang dipaparkannya dalam kegiatan reses, kebutuhan pembiayaan mencakup sekitar 420.000 jiwa. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah diperkirakan baru menjangkau sekitar 210.000 jiwa.
Hamzah juga mengungkapkan bahwa ketersediaan anggaran untuk pembiayaan tersebut masih menjadi persoalan, terlebih dengan kondisi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang disebutnya belum tersedia.
“Pemkab itu dari 420.000 jiwa yang harus dibayar ke BPJS, kemungkinan Pemkab hanya mampu BPJS PBI, kemungkinan hanya mampu membayar 210.000 jiwa. Dan uangnya pun ini masih belum ada. Hari ini DBH kita pun zero dari provinsi,” ungkapnya.
Menurut Hamzah, kondisi tersebut membutuhkan kejelasan dan tindak lanjut dari pihak terkait agar masyarakat tidak terus berada dalam ketidakpastian mengenai jaminan kesehatan yang dapat mereka akses.
Ia juga meminta adanya penjelasan konkret terkait pernyataan Gubernur Jawa Barat mengenai kemudahan masyarakat untuk berobat ke mana saja. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu didukung petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang jelas sehingga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.
“Saya berharap Pak Gubernur bisa memberikan jawaban yang konkret dan tidak mengambang untuk masyarakat Jawa Barat, khususnya warga Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Hamzah turut menyoroti persoalan denda dan tunggakan yang dinilai perlu ditangani secara tepat. Ia meminta agar mekanisme penagihan dan administrasi kepesertaan memberikan kejelasan kepada masyarakat, termasuk terkait tagihan yang masih muncul atas peserta yang telah meninggal dunia.
Berbagai persoalan tersebut, lanjutnya, akan dihimpun dan dibawa ke DPRD Kabupaten Sukabumi untuk disampaikan kepada pimpinan serta ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang berlaku.
Baginya, reses bukan sekadar agenda pertemuan antara wakil rakyat dan masyarakat, melainkan kesempatan untuk mendengar langsung persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Selain masalah kesehatan, warga juga menyampaikan kebutuhan lain, di antaranya bantuan perbaikan rumah rusak berat atau rumah tidak layak huni serta dukungan biaya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan.
Sebagai salah satu upaya membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan, Hamzah menyatakan telah menyiapkan mobil siaga bagi warga Kecamatan Cisolok dan Cikakak.
Fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu warga yang membutuhkan transportasi untuk berobat, terutama ketika menghadapi kondisi mendesak dan kesulitan mendapatkan kendaraan menuju fasilitas kesehatan.
Hamzah juga mengingatkan pentingnya peran pemerintah desa dalam merespons berbagai persoalan warganya. Menurutnya, pelayanan di tingkat desa harus mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan bantuan, khususnya mereka yang menghadapi keterbatasan ekonomi.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait, sehingga persoalan yang dihadapi masyarakat tidak berhenti sebatas catatan pertemuan.
“Persoalan kesehatan dan kebutuhan dasar masyarakat tidak cukup hanya dicatat dalam agenda pertemuan. Aspirasi tersebut harus diperjuangkan melalui langkah konkret, termasuk mendorong perbaikan kebijakan dan memastikan warga yang membutuhkan mendapatkan akses pelayanan yang layak,” tandasnya.
Reporter: Muhammad Fikri Fauzi
Redaktur: Muhammad Iqbal Abdillah