Dari Posko ke Rumah Warga, Begini Cara Wabup Sukabumi Pastikan Bantuan Sampai Tepat Sasaran

 

Wabup Andreas Meninjau Dapur umum di Kecamatan Cisolok

Smartnewsroom.com | Wakil Bupati Sukabumi, H. Andreas S., turun langsung meninjau lokasi terdampak banjir dan longsor di Kecamatan Cisolok, Jumat (31/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Wabup didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi Eki Radiana Rizki, unsur Forkopimda, dan Camat Cisolok.

 

Peninjauan dimulai dari Posko Kecamatan Cisolok, kemudian berlanjut ke sejumlah titik terdampak di Desa Cikahuripan, Sukarame, Wangunsari, dan Karangpapak.

 

Di setiap lokasi, H. Andreas berdialog langsung dengan warga terdampak untuk memberikan dukungan moril sekaligus memastikan kebutuhan dasar mereka—seperti logistik, air bersih, dan layanan kesehatandalam kondisi terpenuhi.

 

“Pelayanan administrasi kependudukan harus segera dilakukan dan bersifat jemput bola. Tim kesehatan juga sudah siaga di lapangan, dan kondisi saat ini relatif kondusif,” ujar Wabup Andreas.

 

Selain memastikan penanganan di tingkat kecamatan dan desa, Wabup juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait perbaikan Tembok Penahan Tebing (TPT) di aliran sungai yang jebol dan menjadi penyebab banjir.

 

“Alhamdulillah, koordinasi dengan pihak provinsi sudah berjalan. Kondisi di lapangan berangsur membaik, dan Insya Allah ke depan penanganannya akan lebih optimal,” ungkapnya.

 

Dalam kesempatan itu, Wabup Andreas turut mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, relawan, dan masyarakat dalam proses evakuasi serta pembersihan material pascabencana. Menurutnya, kolaborasi lintas elemen menjadi kunci percepatan pemulihan.

 

“Kekompakan semua pihak sangat membantu. Ini bukti bahwa semangat gotong royong masyarakat Sukabumi masih sangat kuat,” tuturnya.

 

Selain meninjau lokasi, Wabup juga menyerahkan secara simbolis dokumen administrasi kependudukan (KK) kepada warga terdampak sebagai bagian dari pelayanan cepat pascabencana.

 

Sementara itu, status Penanganan Darurat Bencana (PDB) di wilayah Cisolok masih menunggu hasil rapat koordinasi yang digelar hari ini.

 

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Sukabumi per 30 Oktober 2025, bencana banjir dan longsor di Kecamatan Cisolok mengakibatkan:

• 50 rumah rusak berat
• 52 rumah rusak sedang
• 39 rumah rusak ringan
• 4 rumah berstatus terancam 

 

Selain itu, 577 rumah sempat terendam banjir, namun saat ini air telah surut. Infrastruktur yang terdampak meliputi 4 jembatan, 5 tembok penahan tebing (TPT), 1 tempat ibadah, 1 sekolah, dan 1 bangunan lainnya.

 

Reporter: Nunu

Redaktur: Fauzi

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi Salurkan Bantuan untuk Korban Banjir Bandang di Cikahuripan Cisolok

 

Smartnewsroom.com | Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita, menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir bandang di Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, Kamis (30/10/2025). Bantuan ini diberikan sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang mengalami musibah.

 

Hamzah Gurnita datang langsung ke lokasi terdampak bersama sejumlah relawan dan perangkat desa. Dalam kunjungannya, ia menyerahkan paket bantuan berupa bahan makanan pokok, air bersih, selimut, serta perlengkapan kebersihan bagi warga yang rumahnya terendam banjir.

 

“Kami turut prihatin atas musibah yang menimpa warga Cikahuripan. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak,” ujar Hamzah di sela penyaluran bantuan.

 

Hamzah juga menyampaikan apresiasinya kepada aparat desa, BPBD, serta masyarakat yang telah bergotong-royong melakukan evakuasi dan pembersihan pascabanjir. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendorong koordinasi lintas dinas untuk percepatan pemulihan infrastruktur serta memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.

 

“Kami akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar penanganan pascabencana bisa berjalan cepat dan tepat sasaran,” tambahnya.

 

Sementara itu, Kepala Desa Cikahuripan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan yang diberikan oleh Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi tersebut. Menurutnya, banjir bandang yang terjadi akibat curah hujan tinggi ini mengakibatkan puluhan rumah warga terendam dan sebagian mengalami kerusakan ringan hingga berat.

 

Dengan adanya bantuan dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Kabupaten Sukabumi, diharapkan proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan kondisi masyarakat bisa kembali pulih seperti semula.

 

Reporter: Fauzi

Marak ISP Ilegal di Kabupaten Sukabumi, Harga Murah Jadi Daya Tarik Warga

Ilustrasi ISP

Smartnewsroom.com | Fenomena maraknya penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) tanpa izin resmi tengah menjadi sorotan di Kabupaten Sukabumi. Meski berstatus ilegal, layanan tersebut justru banyak diminati masyarakat karena harga langganannya yang tergolong murah, yakni sekitar Rp150.000 per bulan.

Dibalik tarif murah itu, muncul sejumlah permasalahan yang merugikan pelanggan. Salah satunya adalah ketidaksesuaian antara kecepatan internet yang dijanjikan dengan yang diterima oleh pengguna.

“Kami bayar Rp150.000 untuk kecepatan 5 Mbps, tapi sinyalnya sering lemot bahkan kadang nge-lag,” ujar Asep, salah satu pelanggan ISP lokal di wilayah Sukabumi bagian selatan, saat ditemui tim di lapangan.

Padahal, aktivitas penyelenggaraan jasa Internet Service Provider (ISP) telah diatur secara ketat oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 22, serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas regulasi tersebut.

Kedua aturan tersebut menegaskan bahwa penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memiliki izin resmi dan memenuhi standar teknis, administrasi, serta kewajiban pajak yang berlaku.

Namun, di Kabupaten Sukabumi, banyak pihak yang masih mengabaikan ketentuan itu. Mereka menjalankan usaha penyebaran dan penjualan kembali akses internet secara bebas tanpa izin, atau biasa disebut sebagai “WiFi ilegal”.

Kondisi ini bukan hanya merugikan masyarakat dari sisi kualitas layanan, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan daerah, karena tidak ada kontribusi pajak dan retribusi yang disetor dari kegiatan usaha ilegal tersebut.

Hasil survei tim di lapangan mencatat lebih dari 200 penyedia internet ilegal beroperasi di wilayah Sukabumi, mulai dari kawasan Cicurug hingga Tegal Buleud. Ironisnya, aktivitas tersebut sudah berlangsung sejak tahun 2020 hingga kini, tanpa ada tindakan tegas dari pihak terkait, baik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) maupun aparat penegak hukum.

Maraknya ISP ilegal ini menunjukkan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk menertibkan penyedia layanan tak berizin, sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat agar mendapat layanan internet yang layak, aman, dan sesuai regulasi.


Reporter: Donal RM
 

Polda Gorontalo Tetapkan Kepala Desa Saripi Tersangka Tambang Tanpa Izin

 

Sembilan orang tersangka pelaku penambang ilegal

Smartnewsroom.com | Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Gorontalo menetapkan seorang oknum kepala desa (Kades) di Kabupaten Boalemo sebagai tersangka dalam kasus pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah Paguyaman. Oknum tersebut diketahui berinisial SP, menjabat sebagai Kepala Desa Saripi.

 

Penetapan tersangka terhadap SP dilakukan setelah penyidik Subdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Gorontalo sebelumnya menetapkan sembilan orang pelaku tambang ilegal di lokasi yang sama. Dari hasil pemeriksaan, para tersangka menyebutkan bahwa SP berperan sebagai koordinator sekaligus penyandang dana kegiatan penambangan ilegal tersebut.

 

Direktur Reskrimsus Polda Gorontalo, Kombes Pol Dr. Maruly Pardede, S.H., S.I.K., M.H., menjelaskan bahwa SP bersama sembilan pelaku lainnya ditangkap pada Sabtu, 25 Oktober 2025, di lokasi penambangan ilegal yang berada di kawasan perkebunan tebu Paguyaman, Kabupaten Boalemo.

 

“Padahal seminggu sebelumnya, penyidik sudah memberikan imbauan agar kegiatan penambangan dihentikan. Namun para pelaku tetap membandel dan kembali beroperasi, sehingga kami melakukan tindakan tegas,” ujar Kombes Maruly Pardede.

 

Saat dilakukan penertiban, sejumlah pelaku disebut sempat melakukan perlawanan. Namun, penyidik berhasil mengamankan seluruh tersangka dan mengangkut mereka ke Polda Gorontalo.

“Upaya penegakan hukum dilakukan secara tegas namun tetap humanis,” tambahnya.

 

Kini, SP bersama sembilan tersangka lainnya ditahan di Rumah Tahanan Polda Gorontalo untuk proses penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan Pasal 158 jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Atas perbuatannya, para tersangka terancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda hingga Rp100 miliar.

 

Kasus ini menjadi perhatian serius Polda Gorontalo sebagai komitmen penegakan hukum terhadap praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan merugikan negara.

 

Redaktur: Fauzi

Sumber: Humas Polda Gorontalo